Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terbaru 2018

Mengapa Perencanaan Pajak (tax planning) Diperlukan?

Beberapa alasan yang mendasari WP untuk menerapkan perencanaan pajak (tax planning) adalah:

Kerumitan Peraturan Perpajakan yang berlaku
Peraturan per UU Perpajakan yang semakin rumit meningkatkan biaya untuk mematuhinya (compliance cost), sehingga suatu perencanaan—antara lain dengan merekrut tenaga ahli—diperlukan untuk mendapatkan biaya murah.

Pajak Terutang Semakin Besar Jumlahnya
Jumlah pajak terutang yang semakin besar akibat kekeliruan dan kesalahan penghitungan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dihindari.

Biaya Negosiasi yang Tinggi
WP kadang-kadang perlu bernegosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat beberapa kekeliruan. Biaya negosiasi ini umumnya relatif tinggi, sehingga tax litigation—penyelesaian perselisihan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali perlu dilakukan.

Risiko Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
Perencanaan pajak diperlukan agar pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengundang pemeriksaan dari otoritas pajak. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain adalah penelitian pajak/tax research.

Sanksi Perpajakan dan Moral Hazard
Perencanaan pajak diperlukan untuk menghindari sanksi pajak yang berisiko berat dari segi material dan moral, dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara bulat dan utuh, dan menghindari salah tafsir.

Beberapa faktor pendorong utama WP untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning), yaitu:

Rate of Tax
Tarif pajak dipilih sebagai alat perencanaan pajak (tax planning), karena semakin tinggi tarif yang dikenakan, semakin besar beban pajak yang harus dibayar. Marginal rates of tax merupakan hal yang harus dihindari dan bukan rata-rata tarif pajak yang ditanggung.

Base of Tax
WP yang menggunakan base of tax akan dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi, atau dari sumber lainnya. WP dapat memilih pajak yang paling menguntungkan dengan membuat tabel beberapa tarif pajak atas masing-masing penghasilan dikaitkan dengan tingkat pengembalian (yield required) dari investasi.

Loopholes
Keadaan yang mungkin terjadi karena UU Perpajakan memiliki celah. WP dapat membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tidak membayar, misalnya membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) lewat bank di luar negeri akan terhindar dari pajak penghasilan (PPh).

Tax Shelter
WP memanfaatkan kesempatan pengurangan pajak yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Tax Heavens
WP memanfaatkan kesempatan pengurangan pajak, karena negara tertentu menganut paham no-tax heavens untuk income tax di Cayman Island, hanya mengenakan pajak pada pendapatan lokal (taxing only local income) di Liberia, special privileges atas penghasilan international business companies di Luxemburg, dan low tax heavens with treaty benefits bagi negara yang melakukan tax treaties.
WP sah-sah saja melakukan perencanaan pajak (tax planning) selama tidak melanggar ketentuan, secara bisnis masuk akal, dan memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai.